(5) Hasil kajian atas urgensi penetapan besaran biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan hasil evaluasi atas biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang diusulkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha pemegang IUPTLU.
Baca Juga:
Komitmen Jaga Keandalan, PLN UP3 Cimahi Laksanakan Pemeliharaan Kelistrikan di Lembang
Pasal 29:
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(2) Dalam melakukan evaluasi permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melalui Direktur Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Dukung Masyarakat Sampaikan Ide Kreatif ke Pemerintah di Sektor Kelistrikan
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUPTLU yang memiliki Wilayah Usaha dapat mengajukan kembali permohonan penetapan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
(5) Dalam hal permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak evaluasi permohonan selesai dilakukan.
