HumbangNews.Id | Ketua MPR RI yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo mengungkapkan berbagai hasil rapat Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia.
Antara lain, KADIN mendukung berkembangnya industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista TNI). Selain, meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dalam Alutsista.
Baca Juga:
Langgar Kesepakatan, Kubu Arsjad Tolak Kepengurusan Kadin Versi Anindya Bakrie
Sehingga Indonesia tidak terus menerus bergantung pada impor Alutsista dari berbagai negara lain.
“Tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas, menunjukan kedaulatan sebuah bangsa. Sekaligus menjadi nilai tambah dari segi penyediaan lapangan pekerjaan, maupun bagi perekonomian nasional.”
"Kita sudah memiliki setidaknya 81 pelaku usaha swasta yang bergerak memproduksi Alutsista TNI. Mulai dari pabrik pembuat kapal, pembuat radio komunikasi, sampai sistem manajemen perang, hingga bom untuk pesawat tempur," ujar Bamsoet usai memimpin rapat Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia, di Jakarta, Rabu (23/2//2).
Baca Juga:
Perseteruan Kadin Memanas Lagi, Pengurus Munaslub Disebut Langgar Aturan
Pengurus Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia yang hadir antara lain, Sekretaris Kepala Badan Junaidi Elvis, Wakil Kepala Badan Hubungan Pertahanan Keamanan Ekosistem Fintech dan Keamanan Siber Rizki Pratama Soekarno Putra, Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Intelijen Negara Suprayogi Soepaat, Kepala Hubungan KADIN dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksda TNI (purn) Desi Albert Mamahit, dan Kepala Hubungan KADIN dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tengku Irvan Bahran.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, KADIN juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindak tegas pengusaha nakal yang terlibat dalam penimbunan minyak goreng.
Untuk mengurangi beban masyarakat akibat masih mahalnya harga minyak goreng, KADIN akan mendorong kalangan dunia usaha melakukan operasi pasar di berbagai daerah.
