Dia juga tidak membantah ketika koordinator Kecamatan Adiankoting dipanggil langsung ke ruangan Ka BPS bahwa yang dilakukan sensus itu adalah Desa Dolok Nauli, bukan Desa Sibalanga.
Atas hal temuan tersebut Sekertaris LSM LPPASS-RI Kabupaten Tapanuli Utara Lamhot Silaban, ST menyayangkan ketidakprofesionalan tersebut, dimana sebelumnya Ka BPS sebelumnya mengatakan "sensus dilakukan secara Dor to Dor" tetapi ketika hasil investigasi dilapangan dilakukan dan di counter langsung ke Ka BPS menjadi "Ada pemecatan karena tidak dilakukan sesuai SOP".
Baca Juga:
Sensus Pertanian 2023, Apa Dampak ke Pelaku Usaha Pertanian?
"Sebenarnya BPS serius gak melakukan sensus ini," ucap Lamhot.
Padahal menurut pengakuan Ester bahwa Anggaran Sensus Pertanian ini sangat besar berasal dari APBN.
Hal itu diakui ester kepada media ini. " Anggarannya besar" kata Ester tanpa mau menyebutkan Pagu anggaran APBN yang digunakan untuk Sensus ini. Dan dari -+ 300 orang petugas untuk Petugas sensus tingkat Desa bisa menerima upah sebanyak 3.800.000/bulan. Keterangan Ester juga mengatakan, perekrutan untuk petugas sensus ini di utamakan warga Desa setempat, dan dilakukan tes wawancara dan setelah dinyatakan lulus para peserta di traning selama 3 hari di hotel yang ditanggung dari pagu anggaran tersebut.
Baca Juga:
Badan Pusat Statistik Mulai Laksanakan Sensus Pertanian 2023
Atas hal itu, LSM tuding bahwa BPS diduga tidak profesional dalam melaksanakan sensus tersebut, dan meminta kepada pemerintah pusat untuk menindaklanjuti temuan kesalahan SOP tersebut.
"Kita menduga ada ketidakseriusan para petugas di lapangan dalam pengambilan data sensus ini, padahal sensus ini sangat penting, dimana hal ini informasi resmi yang akan menjadi acuan dalam penentuan taraf hidup masyarakat terlebih informasi yang menjadi pegangan masyarakat luas," pungkas Lamhot.
Dalam sesi terakhir, Ester meminta jika ada ditemukan oleh masyarakat dilapangan yang belum terdata, silakan dilaporkan ke kami" katanya.
