HUMBANG.WAHANANEWS.CO, Doloksanggul - Curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Kecamatan Onan Ganjang sejak Selasa, 3 Februari 2026. Infrastruktur yang baru ditangani Pemkab Humbahas akibat longsor Desember lalu kini kembali lagi hujan deras berlangsung berjam-jam, hingga akses jalan menuju Desa Batu Nagodang Siatas kembali terputus, tepatnya di kawasan Jembatan Sementara Aek Sipoti. Kamis (05_02/2026)
Meningkatnya debit Sungai Aek Sipoti disertai arus yang sangat deras serta kondisi tanah yang labil menyebabkan badan jalan di sekitar jembatan mengalami kerusakan serius. Struktur jalan yang berada di daerah rawan longsor tidak mampu menahan tekanan air dan pergerakan tanah, sehingga jalur utama masyarakat tidak dapat dilalui.
Baca Juga:
Pesona Produk UMKM Humbahas Pikat Hati Wamen Pariwisata RI di Panggung Nasional Inacraft 2026
Terputusnya akses tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Aktivitas distribusi hasil pertanian terhambat, akses anak-anak menuju sekolah terganggu, serta pelayanan sosial dan kesehatan menjadi tidak optimal.
Jembatan yang terdampak diketahui merupakan jembatan sementara yang dibangun sebagai solusi darurat pasca kejadian sebelumnya, sembari menunggu pembangunan infrastruktur permanen yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Peristiwa ini terjadi di wilayah Aek Sipoti, Desa Batu Nagodang Siatas, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, wilayah yang secara geografis memang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi.
Baca Juga:
Pemkab Humbang Hasundutan Terima Penghargaan Peringkat I Nasional Tahun 2025 Atas Pendaftaran Varietas Lokal Terbanyak
Pemkab Humbahas bergerak cepat Rabu 4/2/2026, Sekretaris Daerah Humbahas Chiristison R Marbun, turun langsung ke lokasi yang terdampak didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Martogi Purba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Reinhard Marpaung, serta jajaran teknis terkait.
Peninjauan lapangan tersebut juga diikuti Anggota DPRD Humbang Hasundutan Rustam Marbun, sebagai bentuk pengawasan dan dukungan legislatif terhadap langkah cepat pemerintah daerah.
Sekda Humbahas menegaskan bahwa kerusakan yang terjadi murni disebabkan oleh faktor alam. Curah hujan ekstrem, meningkatkan debit sungai, dan pergerakan tanah merupakan fenomena alam yang tidak bisa dihentikan oleh manusia, sekuat apa pun perencanaan dan teknologi yang dimiliki.
“Alam memiliki kekuatan yang tidak bisa dihentikan manusia. Siapa pun pejabatnya, sehebat apa pun perencanaannya, ketika hujan ekstrem dan pergerakan tanah terjadi, risiko tetap ada. Yang terpenting bukan menyalahkan, tetapi bagaimana pemerintah hadir dan bertindak cepat setelah kejadian,” tegas Sekda menyikapi kejadian itu.
Ia menekankan bahwa tugas pemerintah bukan melawan alam, melainkan mengelola risiko, meminimalkan dampak, dan mempercepat pemulihan demi kepentingan masyarakat.
Sebagai bentuk tanggap darurat, Pemkab Humbahas langsung mengerahkan satu unit excavator untuk menangani badan jalan yang rusak. Penanganan dilakukan secara gotong royong bersama Pemerintah Desa dan masyarakat setempat.
Langkah ini bertujuan agar akses jalan dapat kembali dibuka secepat mungkin sehingga masyarakat tidak terisolasi terlalu lama. Berdasarkan hasil penanganan darurat di lapangan, akses jalan diperkirakan sudah dapat kembali dilalui pada sore hari.
Untuk solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah merencanakan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) secara permanen yang dijadwalkan mulai Maret 2026. Pembangunan ini akan didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan mekanisme pergeseran anggaran, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Sekda Humbahas juga menanggapi maraknya komentar negatif, tudingan, bahkan perundungan di media sosial yang menyudutkan Kepala Dinas PUPR Reinhard Marpaung. Ia menilai komentar tersebut tidak objektif dan tidak mencerminkan fakta di lapangan.
“Begitu laporan diterima, Kepala Dinas PUPR langsung turun ke lapangan, mengerahkan alat berat, dan memastikan penanganan dilakukan. Ini kerja nyata. Aparatur yang bekerja dengan tanggung jawab tidak pantas menjadi sasaran caci maki,” tegas Sekda.
Menanggapi kritik dan komentar miring di media sosial, Kepala Dinas PUPR Humbahas Reinhard Marpaung, menyampaikan sikap tegas dan profesional. Ia menegaskan bahwa pihaknya memilih fokus bekerja di lapangan daripada terlibat polemik di dunia maya.
“Kami di PUPR tidak bekerja untuk menjawab komentar di media sosial, tetapi untuk memastikan masyarakat bisa kembali beraktivitas. Alam tidak bisa diprediksi sepenuhnya, tapi tanggung jawab kami adalah hadir secepat mungkin ketika bencana terjadi,” ujar Reinhard.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Aek Sipoti memang memiliki tantangan tersendiri, sehingga pembangunan infrastruktur harus dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kajian teknis.
“Jembatan yang ada saat ini adalah solusi sementara. Kami sudah merancang solusi permanen. Kritik kami terima, tapi mari lihat fakta: alat berat turun, pekerjaan dilakukan, dan akses dibuka. Itu yang utama,” tambahnya.
Ajakan Bersatu Hadapi Alam, melalui peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, saling mendukung, dan memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan kekuatan alam.
[Redaktur: Tohap Simaremare]
